URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI)

Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era
keterbukaan, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Konsep desentralisasi dianggap
sebagai solusi yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Secara konseptual, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan
melalui pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Namun, setelah lebih dari satu
dekade terjadi pelencengan makna desentralisasi menjadi otonomi bagi elit dan
pejabat. Kondisi ini dapat dilihat dari minimnya pelibatan masyarakat dalam setiap
pengambilan kebijakan publik. Masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum
menerapkan prinsip-prinsip transparansi terutama dalam proses dan mekanisme
penyusunan dan pengesahan berbagai kebijakan publik misalnya peraturan daerah
(perda), peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah.Tujuan dari
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai Keterbukaan
informasi publik yang sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol
setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah.
Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat
dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke
tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia
(HAM). Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari
penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan
strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena
bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika
informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara
tepat dan benar. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah;
Pertama, Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya
untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Kedua, Keterbukaan
Informasi Publik dalam Perspektif Good Governance. Tulisan ini mencoba
menjelaskan korelasi dan pentingnya hak atas informasi terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik dan Good Governance. Adapun metode penelitian yang
digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum
dilaksanakannya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik sehingga tidak tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance).
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Transparansi, Partisipasi, Good Governance.