KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Seiring dengan bergulirnya era industri 4.0 perkembangan masyarakat sebagai
bagian dari perubahan sosial semakin menunjukkan dinamika yang kompleks
termasuk dalam hal kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan hukum
pemberantasan korupsi di Indonesia harus fokus pada upaya mewujudkan
kesejahteraan sosial dengan jalan menjaga dan melindungi aset negara. Penelitian
ini bermaksud untuk meneliti tentang arah kebijakan pembangunan hukum
pemberantasan korupsi Indonesia di era industri 4.0. Hasil penelitian menujukan
bahwa kebijakan pembangunan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia di era
industri 4.0 perlu mengimplementasikan langkah-langkah strategis dengan
memanfaatkan kecanggihan teknologi yang bisa dimaksimalkan untuk
membangun sistem pencegahan perilaku korupsi diantaranya dengan
mengoptimalkan sarana e-government sebagai wujud transparansi dan eprocurement dalam pengadaan barang dan jasa untuk menghindari terjadinya
maladministrasi dan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme delam pengadaan
barang dan jasa. Selain itu, implementasi restoratif justice dalam pengembalian
kerugian negara harus dijadikan sebagai pidana pokok dalam pemberantasan
korupsi mengingat di era revolusi industri 4.0 ini kesejahteraan sosial bangsa
Indonesia harus menjadi tujuan utama yang hendak dicapai oleh setiap upaya
penegakan hukum, termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi, agar bangsa
Indonesia tidak tertinggal oleh kemajuan jaman dan bangsa-bangsa lain.

Kata Kunci: kebijakan, pembangunan hukum, pemberantasan korupsi, era
Industri 4.0