TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEAMANAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK

Dalam penerapan Moderenisasi Pelayanan Pemerintah atau e-government serta
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah melalui
Kementerian ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
(Permen) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.Yang merupakan
sebuah Inovasi terbaru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk
memperbaharui bentuk dari Sertipikat Konvessional menjadi Sertipikat
Elektronik. Namun hal tersebu, menuai beragam Pemikiran antara Tim Pro dan
Kontra. Alasan pihak kontra yaitu mengenai Jaminan Kepastian Hukum Sertipikat
Elektronik serta Kelayakan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 4 ayat 1 Permen
Agraria danTata Ruang tentang Sertipikat Elektronik tercantum, Sertipikat
Elektronik dilakukan secara aman, andal dan bertanggung jawab terhadap
beroperasinya sistem Elektronik. Permasalahan yang hendak diteliti dalam
skripsiini yaitu tentang sertipikat elektronik.. Penelitian ini merupakan penelitian
viia katasvii dengan pendekatan perundang-undangan serta dari beberapa buku,
jurnal dan sumber Internet. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sertipikat
terjamin kepastian hukumnya, akan tetapi tidak mengatur secara kompeherensip.
Permen Agraria ini memiliki kelemahan yaitu mengenai hak tanggungan dan
teknis lainnya yang dianggap penting.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Keamanan, Sertipikat Tanah Elektronik,
Peraturan Mennteri Agraria