URGENSI HAK IMUNITAS TERHADAP PIMPINAN KPK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi hak imunitas terhadap pimpinan
KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, ditengah maraknya upaya
mengkriminalkan pimpinan KPK serta ingin mengetahui bagaimana pengaturan
hak imunitas yang diberikan terhadap pimpinan KPK. Rumusan masalah yang
diangkat dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana urgensi hak imunitas
terhadap pimpinan KPK; kedua, bagaimana pengaturan hak imunitas terhadap
pimpinan KPK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa hak imunitas terhadap pimpinan KPK merupakan suatu hal
yang urgen dan dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada maraknya upaya
mengkriminalkan pimpinan KPK serta keberadaan pasal 32 ayat (2) yang
dijadikan celah dalam upaya pelemahan KPK. Pemberian hak imunitas terhadap
KPK bersifat terbatas terkait dengan (1) terbatas dengan masa jabatannya (2)
penangguhan proses hukum atas kejahatan yang dilakukan pimpinan KPK di masa
lalu (3) batasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (4) tidak berlaku
apabila pimpinan KPK tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Ada dua saran
yang dapat disampaikan penulis pertama, Pimpinan KPK seharusnya diberikan
hak imunitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengingat rentanya
pimpinan KPK di kriminalkan. Hak imunitas tersebut diberikan melalu revisi UU
KPK dengan menambahkan pasal-pasal yang mengatur tentang hak imunitas
terhadap Pimpinan KPK didalamnya serta hak imunitas yang diberikan tersebut
bersifat terbatas. Kedua, Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali mengenai
keberadaan pasal 32 ayat 2 dalam UU KPK, sebab pasal tersebut dapat dijadikan
celah untuk melemahkan KPK melalui upaya kriminalisasi
Kata kunci: Urgensi, Hak Imunitas, Pimpinan KPK.