UPAYA PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menuntut antara lain adanya jaminan
kesederajatan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum
(equality before the law). Hal tersebut di tentukan secara tegas didalam UndangUndang Dasar 1945 dan Salah satu perlindungan Hak Asasi Manusia dengan
pemberian bantuan hukum yang didalam proses mencari keadilan merupakan hal
yang penting demi terciptanya keadilan di masyarakat. Seiring dengan adanya
reformasi di bidang hukum, bantuan hukum dipandang sebagai salah satu faktor
penting dalam penegakan hukum, terutama di bidang access to justice (akses
untuk memperoleh keadilan) dalam pemenuhan rasa keadilan di masyarakat yang
sekarang ini sering terjadi. Terlebih banyak masyarakat yang kurang percaya lagi
terhadap para aparat penegak hukum. Maka permasalahan yang akan diangkat
dalam penelitian ini adalah. Bagaimana kedudukan, fungsi dan hak, kewajiban
lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada
masyarakat yang kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011
tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan
dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder,
yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hak seseorang atau
kelompok miskin, dapat mengakses keadilan dengan diberikan bantuan hukum
serta mewujudkan hak-hak konstitusional berdasarkan Undang-undang.
Dikarenakan rumitnya bagi masyarakat untuk mengurus birokrasi untuk
memperoleh bantuan hukum, Kurangnya sosialisasi Undang-Undang tentang
Bantuan Hukum dan keberadaan Posbakum.
Kata Kunci: Acces to justice, Peran Lembaga Bantuan Hukum