EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI BAGIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DLAM MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Negara Indonesia memiliki kecenderungan akan munculnya lembaga-lembaga negara baru karena terjadi sebagai konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Istilah dari lembaga-lembaga baru ini biasa disebut dengan istilah state auxiliary institutions atau state auxiliary
organs yang diartikan dengan lembaga negara bantu dan lembaga negara ini bersifat sebagai penunjang. Adapun lembaga negara bantunya ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), badan ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tujuan
dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji gagasan BPSK sebagai Bagian Kekuasaan Kehakimana di dalam Melindungi Kepentingan Konsumen di Indonesia yang selama ini belum mendapatkan pengaturan secara efektif dalam penyelesaian sengketa konsumen tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini adalah; Pertama, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Bagian Kekuasaan Kehakiman di dalam Sistem Ketatanegaraan di Republik Indonesia. Kedua, Efektifitas Badana Penyelesaian Sengketa Konsumen (BSPK) dalam Melindungi Kepentingan Konsumen di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan bersifat yuridis normative dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK sebagai Bagian kekuasaan Kehakiman dalam Melindungi Kepentingan Konsumen di Indonesia penelitian ini menyimpulkan bahwa Kedudukan lembaga quasi-peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman secara konstitusional merupakan bagian dari
kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 maupun Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengakui bahwa lembaga quasi yudisial sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Walaupun menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tetapi quasiyudisial tidak memiliki hubungan hierarki institusional dengan MA, yangada hanya
hubungan fungsional. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para pihak yang tidak sepakat dengan putusan BPSK. Kendala BPSK dalam menyelesaiakan sengketa yaitu kendala kelembagaan, pendanaan, SDM, dan rendahnya kesadaran hukum perlindungan konsumen. Perlu dilakukan optimalisasi terhadap keberadaan BPSK sebagai
Lembaga quasi yudisial dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Kata Kunci : BPSK, Quasi Yudisial, Kepentingan Konsumen